Sulbarpos.com, Mamuju – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat, Bahtiar Baharuddin, menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Sulawesi Barat serta peluncuran penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) tingkat provinsi dan kabupaten se-Sulbar. Acara berlangsung di Ballroom Hotel Maleo, Mamuju, pada Kamis, 19 September 2024.
Acara tersebut juga dihadiri oleh Bupati Mamuju, Bupati Pasangkayu, Pj Bupati Mamasa, perwakilan pemerintah kabupaten, Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi, Kepala Bank Indonesia (BI) Sulbar, serta lembaga vertikal lainnya.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar, Masriadi Nadi Atjo, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi antar anggota TP2DD di Sulbar. Selain itu, pertemuan ini juga mengevaluasi kinerja TP2DD dan menyusun strategi serta rencana aksi untuk mempercepat digitalisasi daerah.
“Acara ini juga mendorong inovasi serta optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) serta belanja daerah,” ungkap Masriadi. Ia berharap, sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dapat terjalin lebih baik, terutama dalam hal pemungutan opsen pajak dan pemanfaatan data.
Dalam sambutannya, Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin mengapresiasi kegiatan ini sebagai langkah inovatif, terutama dengan diluncurkannya opsen pajak berbasis digital. “Ini merupakan inovasi yang sangat penting, terutama dalam memperkuat transaksi non-tunai. Digitalisasi ini akan meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi praktek ilegal dalam transaksi keuangan,” ujar Bahtiar.
Bahtiar juga menyebutkan bahwa pemerintah pusat telah menerapkan transaksi elektronik di seluruh kementerian, dan Sulbar kini mengikuti jejak tersebut. Ia pun mengapresiasi BPKPD Sulbar, BI Sulbar, dan Bank Sulselbar atas inisiatif ini, serta mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mengembangkan digitalisasi di daerah.
Acara ini ditutup dengan penandatanganan pakta integritas antara Pemerintah Provinsi Sulbar dan seluruh pemerintah kabupaten yang hadir. Selain itu, penghargaan diberikan kepada masing-masing kabupaten yang telah mendukung program digitalisasi transaksi pemerintah daerah ini.
Program digitalisasi ini diharapkan dapat mempercepat peningkatan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di Sulawesi Barat.
(*/Adv)
