Shared Berita

Sulbarpos.com, Mamuju Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Provinsi Sulawesi Barat kembali menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Kegiatan ini berlangsung di Desa Pattidi, Kabupaten Mamuju, Senin, 28 April 2025.

Langkah ini sejalan dengan arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga, yang meminta agar pemerintah daerah lebih proaktif dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, terutama di wilayah-wilayah pinggiran.

Analis Ketahanan Pangan Dinas Ketapang Sulbar, Habibi Husain, menjelaskan bahwa gerakan ini digelar tepat di depan Makam Taman Pahlawan Desa Pattidi, sebagai upaya memperluas akses masyarakat terhadap bahan pangan dengan harga lebih murah dibandingkan pasar umum.

“Dalam kegiatan ini, kami melibatkan berbagai distributor, mulai dari Bulog, pedagang sayuran, hingga penjual ayam, telur, dan beras. Semua kebutuhan dasar tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat,” ujar Habibi.

Habibi menambahkan, sejak awal tahun 2025, Dinas Ketapang telah menggelar sekitar 13 hingga 14 kali pasar murah di berbagai lokasi.

Di Desa Pattidi, ini menjadi pelaksanaan perdana, dan ke depan kegiatan serupa akan rutin digelar untuk menjangkau lebih banyak warga.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketapang Sulbar, Abdul Waris, menegaskan bahwa GPM diadakan secara berkala setiap bulan. Khusus bulan ini, fokus gerakan diarahkan ke wilayah pinggiran kota yang dinilai membutuhkan intervensi harga.

“Gerakan ini bukan bertujuan bersaing dengan pasar, tetapi untuk mengendalikan harga pangan agar tidak melonjak tiba-tiba,” jelas Waris.

Ia juga menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan implementasi langsung dari arahan Gubernur Suhardi Duka, yang menekankan pentingnya mendekatkan pelayanan pasar kepada masyarakat.

Baca Juga  Peringatan Tegas Kapolda Sulbar, Bahaya Judi Online Mengancam Kesehatan, Hubungan, dan Masa Depan Masyarakat

“Setiap Gerakan Pangan Murah yang kami gelar memberikan potongan harga hingga 20–30 persen, terutama untuk komoditas utama seperti beras dan telur,” tutup Waris.

(Adv)

Iklan