Jawab Sorotan DPRD, Wabup Polman Ungkap Strategi Selamatkan Fiskal dan Benahi Tata Kelola Keuangan

POLEWALI MANDAR, Sulbarpos.com – Kondisi fiskal Kabupaten Polewali Mandar menjadi salah satu sorotan utama dalam pembahasan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025. Menanggapi berbagai kritik dan masukan dari fraksi-fraksi DPRD, Wakil Bupati Polewali Mandar, Andi Nursami Masdar, memaparkan sejumlah langkah strategis yang akan ditempuh pemerintah daerah untuk memperkuat pendapatan asli daerah (PAD), meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan, sekaligus memperbaiki tata kelola pembangunan.

Penjelasan tersebut disampaikan Andi Nursami saat memberikan jawaban resmi pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Polewali Mandar yang berlangsung, Kamis (2/7/2026).

Di hadapan pimpinan dan anggota DPRD, Andi Nursami menyampaikan apresiasi atas berbagai catatan kritis, masukan, serta rekomendasi yang disampaikan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.

Menurutnya, seluruh masukan dari DPRD bukan sekadar bagian dari mekanisme pembahasan anggaran, melainkan menjadi bahan evaluasi yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam melakukan pembenahan tata kelola keuangan. Evaluasi tersebut diharapkan mampu mendorong pengelolaan APBD yang lebih akuntabel, efisien, tepat sasaran, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik pada tahun anggaran 2026.

Sebagai upaya memperkuat kapasitas fiskal daerah, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar telah menyiapkan sejumlah strategi yang akan dijalankan secara bertahap. Langkah tersebut meliputi digitalisasi seluruh sistem pembayaran daerah, pemutakhiran basis data objek pajak berbasis zonasi, peningkatan edukasi kepada masyarakat disertai pemberian insentif bagi wajib pajak yang taat, hingga memperkuat sistem pengawasan penerimaan daerah melalui pemanfaatan teknologi elektronik.

Pemerintah berharap langkah-langkah tersebut mampu meningkatkan optimalisasi pendapatan daerah sekaligus mengurangi potensi kebocoran penerimaan, sehingga kemandirian fiskal Kabupaten Polewali Mandar dapat terus diperkuat.

Dalam kesempatan itu, Andi Nursami juga mengakui masih terdapat sejumlah kendala teknis dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan. Beberapa persoalan tersebut, kata dia, membutuhkan pembahasan yang lebih komprehensif agar penyelesaiannya dapat dilakukan secara tepat tanpa menghambat pencapaian target pembangunan daerah.

Karena itu, pemerintah daerah mengajak DPRD bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memperkuat koordinasi dan memperdalam pembahasan terhadap berbagai persoalan yang masih dihadapi. Sinergi antara eksekutif dan legislatif dinilai menjadi faktor penting dalam merumuskan solusi yang realistis, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Rapat paripurna ini menjadi tahapan penting dalam proses pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebelum memasuki agenda pembahasan lanjutan.

Selain sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah daerah, forum tersebut juga menjadi ruang evaluasi bersama untuk memastikan setiap kebijakan fiskal mampu mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Polewali Mandar.

Sejumlah fraksi DPRD sebelumnya memberikan perhatian khusus terhadap kondisi fiskal daerah, efektivitas penyerapan anggaran, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga kualitas pelaksanaan program pembangunan.

Jawaban pemerintah daerah melalui rapat paripurna ini menjadi bagian dari proses penyamaan persepsi antara eksekutif dan legislatif sebelum Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 dibahas pada tahapan berikutnya. (*Mull)