Kanwil BPN Sulbar Perkuat Sinergi GTRA 2026, Dorong Reforma Agraria Berdampak Nyata bagi Kesejahteraan Masyarakat

MAMUJU, Sulbarpos.com – Komitmen mempercepat pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Barat terus diperkuat melalui sinergi berbagai pemangku kepentingan. Hal itu ditandai dengan pelaksanaan Rapat Koordinasi Awal Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Tahun 2026 yang digelar Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju, Kamis (2/7/2026).

Rapat koordinasi tersebut menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi lintas sektor, sekaligus menyusun langkah strategis dalam pelaksanaan Reforma Agraria yang lebih terarah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Dr. Junda Maulana, M.Si., Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Barat, Drs. Fredy Marfin, M.Si., QRMP., serta sejumlah narasumber dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VII Makassar, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Barat, dan jajaran Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Barat.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Barat, Fredy Marfin, menegaskan bahwa keberhasilan Reforma Agraria tidak hanya diukur dari banyaknya sertifikat tanah yang diterbitkan. Lebih dari itu, keberhasilan program tersebut harus mampu menghadirkan perubahan nyata melalui penataan aset dan pemberian akses ekonomi kepada masyarakat agar tanah yang dimiliki dapat memberikan nilai tambah bagi peningkatan taraf hidup.

Menurutnya, Reforma Agraria merupakan program strategis nasional yang membutuhkan kerja sama erat seluruh anggota Gugus Tugas Reforma Agraria. Kolaborasi lintas sektor menjadi faktor utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan sekaligus memastikan pemerataan penguasaan tanah berjalan secara adil dan berkelanjutan.

“Sinergi antarlembaga menjadi kunci agar Reforma Agraria tidak berhenti pada aspek legalisasi aset semata, tetapi mampu menghadirkan pemberdayaan masyarakat melalui akses terhadap permodalan, pendampingan usaha, hingga pengembangan potensi ekonomi di wilayah penerima manfaat,” ujarnya.

Selama rapat berlangsung, para peserta membahas berbagai agenda strategis, mulai dari penyusunan rencana kerja GTRA Tahun 2026, penguatan koordinasi lintas instansi, hingga identifikasi program-program prioritas yang akan dilaksanakan secara terpadu di Sulawesi Barat. Pembahasan tersebut diharapkan mampu menghasilkan langkah konkret dalam mengoptimalkan pelaksanaan Reforma Agraria di tingkat daerah.

Keikutsertaan berbagai instansi, mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga lembaga yang menangani kawasan hutan dan ketenagakerjaan, menunjukkan bahwa Reforma Agraria merupakan program yang memiliki dimensi luas dan memerlukan dukungan lintas sektor agar dapat berjalan secara efektif.

Melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi Awal GTRA Tahun 2026, Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Barat berharap seluruh program Reforma Agraria dapat dilaksanakan secara lebih terintegrasi, tepat sasaran, dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Selain memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, Reforma Agraria juga diharapkan mampu mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, memperkuat ekonomi masyarakat, membuka peluang investasi produktif, serta menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan daerah yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Barat.

Susun Paragrap dan narasi berita yang mengedukasi ini dengan baik dengan berpedoman pada gaya penulisan berita wartawan professional, Tambahkan Lead berita yang memotivasi (*rls)