Shared Berita

POLEWALI MANDAR, Sulbarpos.com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Polewali Mandar melayangkan kecaman keras terhadap insiden berulangnya temuan makanan tidak layak konsumsi yang diduga mengandung ulat di lingkungan Sekolah Rakyat. Peristiwa yang disebut telah terjadi sebanyak tiga kali berturut-turut itu dinilai sebagai persoalan serius dalam tata kelola penyelenggaraan layanan konsumsi sekaligus mengindikasikan lemahnya sistem pengawasan terhadap pemenuhan hak kesehatan dan keselamatan peserta didik.

HMI Polman menilai, berulangnya kejadian tersebut tidak semestinya dipandang sebagai kelalaian teknis semata. Insiden itu perlu ditelusuri secara menyeluruh untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap standar keamanan pangan, prosedur pengawasan, serta mekanisme pengadaan jasa penyedia makanan. Rabu (18/11/2026)

Aktivis HMI Polman, Kipli, menegaskan bahwa temuan makanan berulat hingga tiga kali merupakan persoalan yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui permintaan maaf. Menurutnya, pihak penyelenggara pendidikan harus bertanggung jawab atas lemahnya pengawasan yang berpotensi membahayakan kesehatan peserta didik.

“Makanan berulat sampai tiga kali terjadi itu bukan lagi persoalan khilaf biasa. Ini menunjukkan adanya dugaan kelalaian serius dalam sistem pengawasan dan tata kelola penyediaan konsumsi. Bahkan, perlu ditelusuri apakah terdapat persoalan dalam proses penunjukan vendor. Ada apa di balik proses pengadaan ini? Mengapa standar operasional prosedur (SOP) higienitas pangan seolah tidak berjalan? Pihak sekolah tidak boleh lepas tangan karena ini menyangkut kesehatan dan masa depan anak-anak kita,” tegas Kipli.

Ia juga menyoroti pentingnya pemeriksaan terhadap mekanisme pengadaan penyedia makanan, termasuk proses seleksi vendor, pengawasan kualitas bahan baku, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi makanan kepada siswa.

Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, penyelenggaraan layanan konsumsi bagi peserta didik harus memenuhi prinsip akuntabilitas, transparansi, kehati-hatian, serta kepatuhan terhadap ketentuan keamanan pangan. Apabila ditemukan unsur kelalaian atau pelanggaran prosedur, pihak yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

HMI Polman berpandangan bahwa persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada evaluasi internal atau penyampaian permintaan maaf. Diperlukan pemeriksaan objektif untuk mengungkap penyebab berulangnya insiden, mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab, serta memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran maupun pengadaan jasa penyedia makanan.

Baca Juga  Pemda & Kejari Polewali Mandar Satukan Langkah Cegah Korupsi

Atas dasar itu, HMI Cabang Polewali Mandar menyampaikan empat tuntutan kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Pertama, mendesak Kemensos RI mengevaluasi secara menyeluruh kinerja Kepala Sekolah Rakyat dan mengambil tindakan administratif, termasuk pencopotan dari jabatan apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya kelalaian atau tanggung jawab manajerial yang bersangkutan.

Kedua, meminta Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial RI segera melakukan audit investigatif terhadap pengelolaan anggaran, aliran dana, serta mekanisme penunjukan dan pelaksanaan kontrak vendor penyedia makanan.

Ketiga, mendesak dilakukannya evaluasi terhadap kontrak kerja sama dengan vendor penyedia makanan. Apabila terbukti tidak memenuhi standar mutu, keamanan pangan, dan ketentuan kontrak, HMI meminta agar kerja sama tersebut diputus sesuai mekanisme hukum dan administrasi yang berlaku.

Keempat, menuntut keterbukaan informasi kepada publik mengenai hasil pemeriksaan, evaluasi, serta langkah-langkah korektif yang dilakukan instansi berwenang sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

HMI Polman menegaskan akan mengawal persoalan tersebut melalui langkah-langkah konstitusional. Organisasi mahasiswa itu juga menyatakan siap membawa laporan dan tuntutan langsung ke tingkat pusat apabila pemerintah maupun instansi terkait tidak segera memberikan respons konkret.

“Kami tidak ingin persoalan ini hanya menjadi polemik sesaat yang kemudian dilupakan tanpa penyelesaian. Keselamatan peserta didik harus menjadi prioritas utama. Jika ditemukan pelanggaran, harus ada tindakan tegas dan pertanggungjawaban yang jelas,” demikian sikap HMI Polman melalui pernyataan aktivisnya.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari pihak pengelola Sekolah Rakyat maupun Kementerian Sosial RI terkait tudingan dan tuntutan yang disampaikan HMI Polman. Karena itu, konfirmasi dari pihak terkait tetap diperlukan guna memperoleh penjelasan mengenai kronologi kejadian, sistem pengawasan pangan, serta mekanisme pengadaan vendor.

Baca Juga  Kasihumas Polres Polman Hadiri Pelantikan Pengurus IJS DPW Polewali Mandar, Perkuat Sinergi Pers dan Kepolisian

Kasus ini menjadi perhatian serius karena menyangkut hak peserta didik untuk memperoleh layanan pendidikan yang aman, termasuk jaminan konsumsi yang memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan. Pemeriksaan secara transparan dan objektif diperlukan agar penyebab kejadian dapat diungkap serta pihak yang terbukti bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.(*rls)

Editor: Basribas

Iklan