Polewali Mandar, Sulbarpos.com – Mantan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat sekaligus tokoh agama Kabupaten Polewali Mandar, KH. Zainal Abidin, memberikan kritik tajam terhadap pengelolaan keuangan daerah yang dinilainya kurang optimal.
Dalam pertemuan di Warkop Dottoro Polewali, Kamis malam, 27 Maret 2025, Zainal menyoroti lemahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terus tertekan dalam tiga tahun terakhir.
Sebagai Ketua Yayasan Wakaf As’adiyah Kecamatan Wonomulyo, Zainal menekankan bahwa visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Polman yang baru, Samsul Mahmud dan Andi Nursami Masdar, akan sulit terealisasi jika hanya mengandalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dari APBN.
“Peningkatan PAD yang kuat adalah kunci untuk keberlanjutan pembangunan daerah. Jika terus-menerus mengandalkan DAK dan DAU, visi dan misi akan menjadi hambar,” tegas Zainal.
Zainal mengungkapkan bahwa rendahnya PAD Polman disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kebocoran pemungutan pajak dan retribusi daerah. Menurutnya, kebocoran ini turut diperparah oleh kondisi ekonomi yang tidak stabil.
“Ketika ekonomi masyarakat membaik, pajak yang diperoleh dari masyarakat juga akan meningkat. Namun, jika pemungutan pajak tidak dikelola dengan baik, target PAD akan sulit dicapai,” jelasnya.
Ia mengungkapkan bahwa target PAD Polman pada tahun 2024 sebesar Rp 500 miliar, namun hanya tercapai Rp 200 miliar. Akibatnya, sejumlah kegiatan Pemda mengalami gagal bayar.
Melihat kondisi ini, Zainal mengusulkan agar Pemkab Polman menggali potensi PAD melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya di sektor pertanian dan perkebunan. Ia menyoroti potensi besar dari pengelolaan lahan kakao seluas 1000 hektar.
“Kalau kita punya 1000 hektar lahan kakao dengan hasil satu ton per hektar per tahun dan harga kakao saat ini Rp 150 ribu per kilogram, kita bisa dapat Rp 1,5 triliun. Jika biaya operasionalnya 50 persen, tetap bisa menghasilkan Rp 750 miliar,” ungkap Zainal dengan optimis.
Selain pengelolaan kakao, Zainal juga mengusulkan penggunaan digitalisasi dalam pemungutan retribusi parkir. Ia menilai sistem manual yang diterapkan selama ini rentan terhadap kebocoran.
“Layakkah pendapatan retribusi parkir di Kecamatan Wonomulyo hanya Rp 1 miliar per tahun? Sangat mungkin karcis parkir dipakai berulang kali. Kenapa tidak menggunakan sistem digitalisasi seperti QRIS untuk meningkatkan efisiensi?” sarannya.
Meski memberikan kritik tajam, Zainal menegaskan bahwa persoalan defisit anggaran yang terjadi di Polman bukan sepenuhnya kesalahan pemerintah baru.
“Defisit ini bukan dosa pemerintahan baru, tapi mereka harus bertanggung jawab untuk memperbaiki kondisi ini. Jika ada pelanggaran hukum terkait APBD di tahun sebelumnya, biarkan itu diproses oleh aparat penegak hukum,” pungkasnya.
Zainal berharap, pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Samsul Mahmud dan Andi Nursami Masdar dapat lebih kreatif dalam menggali potensi PAD agar pembangunan daerah dapat berjalan secara optimal tanpa ketergantungan yang berlebihan pada bantuan pusat.
(*Bsb)
