Nasdem Soroti Krisis SPBU di Polman, Antrean BBM Kian Panjang, DPRD Desak Penambahan SPBU dan Pertashop

POLEWALI MANDAR, Sulbarpos.com – Kelangkaan layanan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Polewali Mandar kembali menjadi sorotan tajam. Antrean kendaraan yang mengular hampir setiap hari dinilai bukan lagi persoalan sesaat, melainkan dampak dari minimnya infrastruktur distribusi BBM yang tidak lagi sebanding dengan pertumbuhan jumlah kendaraan dan kebutuhan masyarakat.

Kondisi tersebut mendapat perhatian serius dari Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) DPRD Kabupaten Polewali Mandar. Fraksi Nasdem mendesak pemerintah daerah bersama instansi teknis segera mengambil langkah konkret untuk menambah jumlah SPBU maupun Pertashop guna mengatasi persoalan yang telah lama dikeluhkan masyarakat.

Ketua Fraksi Nasdem DPRD Polewali Mandar, H. Syarifuddin, menegaskan bahwa kapasitas pelayanan BBM di daerah ini sudah tidak mampu mengimbangi pertumbuhan kendaraan roda dua maupun roda empat yang terus meningkat setiap tahun.

“Kami berharap segera ada penambahan SPBU, sebab jumlahnya sudah tidak seimbang dengan banyaknya kendaraan roda dua maupun roda empat yang terus bertambah,” ujar H. Syarifuddin kepada awak media usai rapat paripurna di Kantor DPRD Polewali Mandar, Selasa (30/6/2026).

Menurutnya, pemerintah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM perlu segera memfasilitasi investasi pembangunan SPBU baru agar persoalan antrean BBM tidak terus berulang.

Saat ini, Polewali Mandar hanya memiliki lima titik SPBU yang tersebar di Kecamatan Binuang, Polewali, Wonomulyo, Campalagian, dan Tinambung. Jumlah tersebut dinilai sangat minim jika dibandingkan dengan luas wilayah serta jumlah penduduk yang mencapai sekitar 500 ribu jiwa.

Akibat keterbatasan tersebut, antrean panjang kendaraan menjadi pemandangan hampir setiap hari di sejumlah SPBU. Tidak sedikit masyarakat harus menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendapatkan bahan bakar.

1. Syarifuddin juga membandingkan kondisi Polewali Mandar dengan daerah tetangga yang memiliki jumlah SPBU jauh lebih banyak.

Menurutnya, Kabupaten Pinrang yang berpenduduk sekitar 400 ribu jiwa telah memiliki sekitar 10 SPBU, sementara Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) dengan jumlah penduduk sekitar 325 ribu jiwa memiliki sekitar 11 SPBU.

“Sedangkan Kabupaten Polewali Mandar yang jumlah penduduknya kurang lebih 500 ribu jiwa hanya memiliki lima SPBU. Tentu kondisi ini perlu menjadi perhatian serius,” katanya.

Selain penambahan SPBU reguler, Fraksi Nasdem juga mengusulkan pembangunan Pertashop di wilayah pedalaman dan pegunungan. Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat di Kecamatan Bulo, Matangnga, maupun Tutar tidak lagi harus menempuh perjalanan puluhan kilometer menuju SPBU di Wonomulyo atau Campalagian.

“Masyarakat di daerah pegunungan harus turun jauh untuk membeli BBM, kemudian masih harus mengantre. Kami berharap ada pengusaha lokal yang bersedia berinvestasi membangun Pertashop di wilayah tersebut,” tambahnya.

Menanggapi usulan tersebut, Bupati Polewali Mandar, H. Samsul Mahmud, menyatakan pemerintah daerah telah menjalin komunikasi dengan Pertamina terkait penambahan SPBU.

Ia mengungkapkan, Pertamina memberikan respons positif dan membuka peluang bagi investor untuk membangun SPBU baru di Polewali Mandar.

“Sejak awal kami telah menyampaikan kepada Pertamina bahwa Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar mengundang para pengusaha lokal untuk menjadi investor dalam pembangunan SPBU reguler di daerah ini. Respons dari Pertamina juga cukup baik,” kata Samsul Mahmud.

Penambahan SPBU maupun Pertashop diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk mengurai antrean kendaraan, memperlancar distribusi BBM, sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat hingga ke wilayah terpencil. (*Mull)