Sulbarpos.com, Mamuju – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka, menegaskan pentingnya efisiensi anggaran di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ia meminta OPD yang belum optimal dalam pengelolaan anggaran segera melakukan perbaikan agar setiap alokasi dana benar-benar selaras dengan visi-misi pemerintahan serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Arahan ini disampaikan Suhardi Duka dalam Rapat Asistensi Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah, yang berlangsung pada 3-4 Maret 2025.
“Kita harus memastikan anggaran digunakan untuk program yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jika ada yang tidak memberikan dampak signifikan, maka sebaiknya dialihkan atau bahkan dihapus,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa evaluasi ini bertujuan untuk menyelaraskan program kerja OPD dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, sekaligus memastikan kebijakan pembangunan daerah sejalan dengan visi-misi gubernur dan wakil gubernur.
Salah satu prioritas utama dalam visi-misi tersebut adalah memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, serta meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas.
Dalam forum tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfo) Sulbar turut memaparkan dua program strategis yang mendukung visi-misi pemerintah daerah.
“Kami menyiapkan rencana aksi untuk menangani dua isu utama, yaitu penyediaan jaringan internet bagi sekolah dan penanganan daerah blank spot di Sulbar,” ungkap Kepala Diskominfo Sulbar, Mustari.
Menurutnya, saat ini masih terdapat 260 titik blank spot atau wilayah yang belum terjangkau layanan internet di Sulbar. Dari jumlah tersebut, perhatian utama diberikan kepada desa dan sekolah yang belum memiliki akses internet memadai.
“Saat ini, masih ada 86 desa dan 86 sekolah yang belum terhubung dengan jaringan internet. Ini akan menjadi fokus utama kami ke depan,” jelas Mustari.
Dengan langkah ini, diharapkan akses digital di Sulbar semakin merata dan mendukung peningkatan kualitas pendidikan serta pelayanan publik di daerah.
(Adv)
