Pj Gubernur Diminta Evaluasi Kinerja BPBJ Sulbar

Sulbarpos.com , Mamuju — Pj Gubernur Sulawesi Barat, Prof. Zudan Arif Fakrulloh diminta mengevaluasi kinerja ULP atau Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar).

Terkait adanya dugaan beberapa perusahaan yang mengikuti tender/lelang pada kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah yang dianggarkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2023 yang mana diduga perusahaan yang bermasalah ditahun-tahun sebelumnya dimenangkan kembali oleh BPBJ.

Permintaan itu disampaikan Ketua LAKIP-RI Sulbar, Aldin Moh Nasir menanggapi polemik terkait proses tender di Biro Barjas Sulbar.

“Biro pengadaan barang dan jasa saat ini banyak menuai sorotan publik sebab banyaknya polemik yang terjadi mulai dari proses lelang yang berjalan saat ini” ujarnya di Mamuju, Kamis (20/7/2023).

Menurutnya, maraknya lagi perusahaan yang bermasalah kembali dimenangkan oleh panitia pokja barjas sulbar perlu mendapat perhatian oleh pemerintah dalam hal ini Pj Gubernur Sulbar.

“Ini yang menjadi tandatanya kenapa Pokja memenangkan kembali perusahaan yang bermasalah, bisa saja kita berasumsi bahwa telah terjadi indikasi adanya praktek mufakat jahat disana”, bebernya.

Karena itulah, ia meminta kepada PJ. Gubernur Sulbar agar segera mengambil sikap untuk melakukan evaluasi kinerja pejabat yang ada di Biro Barjas agar citra Pemerintah Sulbar tidak tercoreng.

“Ini harus diatensi karena pejabat yang sudah lama menjabat selama 5 tahun itu harus dievaluasi apalagi banyaknya masalah yang terjadi. Jangan sampai terlalu keenakan karena tempat mereka, tempat basah”, tegasnya.

Aldin juga meminta agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar sebagai pengawas harus mengelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) agar beberapa persolan yang menjadi polemik ini bisa dituntaskan.

“DPRD Sulbar harus menelusuri ini, apa yang sebenarnya terjadi. Janganlah karena ulah segelintir orang Sulbar menjadi hancur,” tandasnya.

(Sulbarpos/Wahid)