POLEWALI MANDAR, Sulbarpos.com — Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar melakukan perombakan komposisi birokrasi dengan menggeser sebanyak 232 pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabat fungsional. Pergeseran tersebut ditandai dengan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Polewali Mandar, Rabu (7/10/2026).
Pelantikan tersebut dihadiri jajaran pemerintah daerah serta para pejabat yang memperoleh penugasan baru. Momentum itu sekaligus menjadi bagian dari proses penataan organisasi pemerintahan dan penyegaran birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
Bupati Polewali Mandar, H. Samsul Mahmud, dalam sambutannya menegaskan bahwa mutasi dan pelantikan pejabat tidak boleh dimaknai sebatas perpindahan tempat tugas maupun peningkatan jenjang karier.
Menurut Samsul, jabatan merupakan bentuk kepercayaan sekaligus amanah yang melekat dengan tanggung jawab terhadap organisasi dan masyarakat.
“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, saya mengucapkan selamat kepada seluruh pejabat yang hari ini dilantik. Saya berharap jabatan yang diberikan jangan hanya dilihat sebagai sebuah posisi atau kenaikan jenjang karier. Jabatan itu adalah amanah,” kata Samsul.
Ia meminta seluruh pejabat yang memperoleh mandat baru segera menunjukkan kinerja konkret dan memastikan keberadaan birokrasi memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Samsul mengatakan kompleksitas persoalan pemerintahan terus berkembang seiring perubahan kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut, kata dia, menuntut aparatur memiliki kemampuan beradaptasi, bekerja secara responsif, serta tidak berhenti pada pelaksanaan tugas administratif.
Salah satu penekanan Samsul dalam pelantikan tersebut adalah pentingnya membangun pola kerja pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat.
Ia meminta pejabat tidak hanya menjalankan aktivitas pemerintahan dari balik meja, tetapi aktif turun ke lapangan untuk mengidentifikasi persoalan warga dan mencari solusi sesuai kewenangan masing-masing.
“Yang paling utama bagaimana kita hari ini yang dilantik bukan hanya duduk-duduk di kantor, tetapi harus turun ke masyarakat, mendengarkan persoalan mereka dan selalu memberikan solusi,” tegasnya.
Bagi Samsul, keberhasilan seorang pejabat tidak semata-mata diukur dari posisi struktural yang ditempati. Ukuran yang lebih penting adalah kemampuan menjalankan tanggung jawab, merespons kebutuhan masyarakat, serta menghasilkan kinerja yang memiliki dampak nyata.
Ia juga mengingatkan para pejabat agar mampu mengikuti perubahan dinamika organisasi pemerintahan. Menurutnya, aparatur yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan lingkungan kerja akan menghadapi tantangan dalam menjalankan tugas.
“Kalau para pejabat hari ini tidak bisa beradaptasi, maka saudara-saudara sekalian akan tertinggal. Bukan Pak Bupati yang akan meninggalkan saudara-saudara semua, tetapi kinerja yang akan meninggalkan saudara-saudara sekalian,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Samsul Mahmud menyampaikan empat prinsip yang harus menjadi perhatian para pejabat yang baru dilantik.
Pertama, menjaga integritas. Samsul menegaskan bahwa perubahan jabatan maupun tempat penugasan tidak boleh memengaruhi komitmen aparatur terhadap nilai integritas.
“Jabatan boleh berganti, tempat tugas boleh berganti, tetapi integritas jangan pernah berubah,” tegas Samsul.
Kedua, meningkatkan disiplin dan kinerja. Ia meminta pejabat tidak menjadikan kehadiran di kantor sebagai satu-satunya ukuran pelaksanaan tugas. Menurutnya, pejabat harus hadir dalam menyelesaikan persoalan dan menjalankan tanggung jawab yang melekat pada jabatannya.
Ketiga, memperkuat komunikasi dan kolaborasi. Samsul menilai penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilakukan secara sektoral. Setiap organisasi perangkat daerah memiliki keterkaitan dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan dan pelayanan publik.
“Tidak ada satu OPD pun yang bisa bekerja sendiri. Tidak ada perangkat daerah yang bisa menyelesaikan persoalan sendiri. Butuh kolaborasi, butuh kerja sama. Tidak ada ego kalau kita mau menyelesaikan semua persoalan yang ada hari ini,” katanya.
Keempat, membangun keteladanan dalam kepemimpinan. Pesan ini terutama ditujukan kepada pejabat administrator dan pengawas agar mampu menjadi pemimpin yang tidak sekadar memberikan instruksi, tetapi juga menunjukkan perilaku kerja yang dapat dijadikan contoh oleh bawahannya.
“Jadilah pemimpin yang bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan. Saya berharap mampu menjadi atasan yang tidak hanya pandai memberi perintah, tetapi juga mampu memberikan teladan,” ujarnya.
Samsul menjelaskan bahwa keteladanan pimpinan memiliki posisi penting dalam membentuk budaya kerja aparatur. Menurutnya, perilaku pimpinan yang disiplin, taat terhadap ketentuan dan konsisten menjalankan regulasi dapat menjadi rujukan bagi bawahan dalam melaksanakan tugas.
“Kalau kita disiplin, kalau perilaku kita baik, tentu bawahan kita akan baik. Tidak disuruh, tidak dipaksa. Kalau kita sudah melakukan sesuai regulasi, sesuai aturan, pasti bawahan kita akan mengikuti,” pungkasnya.
Pergeseran 232 pejabat tersebut menjadi bagian dari dinamika organisasi pemerintahan di Kabupaten Polewali Mandar. Dengan adanya penugasan baru, para pejabat diharapkan mampu segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja, memahami tugas dan fungsi masing-masing, serta menjaga kesinambungan pelayanan pemerintahan.
Bupati Samsul Mahmud menempatkan integritas, disiplin, kemampuan beradaptasi, kolaborasi dan keteladanan sebagai sejumlah prinsip yang harus berjalan seiring dengan pelaksanaan tugas birokrasi.
Mutasi dan pelantikan jabatan merupakan bagian dari dinamika manajemen aparatur pemerintahan. Efektivitas penataan tersebut selanjutnya akan tercermin melalui pelaksanaan tugas, pencapaian kinerja organisasi, serta kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat. (*Mull)
Editor: Basribas
