Mamuju – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, menunjukkan langkah cepat dan responsif terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 dengan menggelar rapat koordinasi virtual pada Senin, 14 April 2025.
Rapat ini melibatkan seluruh bupati serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup provinsi.
Rakor tersebut digelar sebagai upaya awal menindaklanjuti kebijakan nasional terkait percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Baca juga: Minim Investasi di Sulbar, Gubernur SDK Soroti Perizinan dan Penolakan Masyarakat
Dalam arahannya, Gubernur Suhardi menegaskan bahwa instruksi ini bukan sekadar penting, melainkan sangat mendesak untuk segera dilaksanakan hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
“Kalau dalam pengambilan kebijakan ada yang penting, maka ini adalah sangat penting. Instruksi presiden ini ‘very-very important’, dan wajib segera dijalankan,” ujar Suhardi Duka.
Ia meminta para kepala daerah kabupaten/kota agar tidak menunda pelaksanaan kebijakan tersebut karena menyasar langsung ke akar masyarakat, yakni desa dan kelurahan, yang merupakan ujung tombak perekonomian daerah.
Lebih jauh, Suhardi menyebutkan bahwa Inpres ini sejalan dengan amanat UUD 1945 Pasal 33, yang mengatur bahwa sistem perekonomian nasional dibangun atas asas kekeluargaan.
Ia juga mengingatkan bahwa koperasi bukanlah konsep ekonomi liberal, tetapi bagian dari sistem Ekonomi Pancasila yang berjiwa sosial.
Baca juga: LMND Desak Kejati Sulbar Periksa Bupati dan Sekda Majene atas Dugaan Korupsi Rp 9 Miliar
“Koperasi ini adalah bentuk nyata dari ekonomi yang berpihak pada rakyat, bukan mekanisme pasar semata. Presiden sendiri sudah menekankan hal ini dalam Retret Kebangsaan di Akademi Militer Magelang beberapa waktu lalu,” pungkasnya.
Melalui inisiatif ini, Pemerintah Provinsi Sulbar berkomitmen untuk memperkuat pondasi ekonomi kerakyatan dengan mendorong koperasi sebagai instrumen utama, sekaligus mendukung penuh program prioritas nasional.
(Adv)
