POLEWALI MANDAR, Sulbarpos.com – Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, terus memperkuat komitmen mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA). Melalui Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Dinas P3AP2KB, bersama Tim Gugus Tugas KLA, pemerintah daerah melakukan Peninjauan Ulang Verifikasi Administrasi (PUVA) terhadap penginputan data KLA Tahun 2026 melalui aplikasi e-KLA Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 5–6 November 2026, tersebut dipusatkan di Ruang Sosial Budaya (Sosbud) Bapperida Polman. Peninjauan ini difokuskan pada penyempurnaan dokumen dan bukti dukung hasil Verifikasi Awal (VA) sebelum memasuki tahapan penilaian akhir oleh tim verifikator pusat.
Evaluasi mencakup lima klaster pemenuhan hak anak dan aspek kelembagaan, yakni hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan dan pemanfaatan waktu luang; serta perlindungan khusus.
Kepala Bidang PPA DP3AP2KB Polman, Ardianty Razak, ST., M.Adm.Pemb., menjelaskan bahwa secara umum Polman telah memiliki fondasi regulasi dan kelembagaan yang cukup kuat dalam mendukung penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
Hal tersebut ditunjukkan melalui keberadaan Peraturan Daerah tentang KLA, Gugus Tugas KLA, Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA, kemitraan lintas sektor, serta berbagai program yang telah dilaksanakan pada lima klaster penilaian.
Namun, hasil Verifikasi Awal masih menemukan sejumlah kelemahan, terutama terkait kelengkapan bukti dukung, dokumentasi kegiatan, data pembanding, laporan monitoring dan evaluasi (monev), serta bukti implementasi layanan pada sejumlah indikator.
Berdasarkan hasil penilaian, Polman memperoleh skor Evaluasi Mandiri (EM) sebesar 929,95, sedangkan hasil Verifikasi Awal (VA) tercatat 616,00. Terdapat selisih 313,95 poin yang kini menjadi fokus pembenahan oleh Tim Gugus Tugas KLA.
“Secara umum, fondasi regulasi dan kelembagaan KLA di Polman sudah cukup kuat. Namun, masih terdapat sejumlah indikator yang membutuhkan penyempurnaan bukti dukung dan kelengkapan administrasi. Selisih nilai inilah yang sedang kami benahi bersama seluruh anggota Gugus Tugas KLA,” jelas Ardianty.
Ia memperkirakan capaian skor Verifikasi Awal tersebut berpotensi mendorong Kabupaten Polewali Mandar meningkat dari kategori Pratama menjadi Madya.
“Capaian ini bukan hanya soal angka. Ini merupakan bukti komitmen 24 OPD yang tergabung dalam Gugus Tugas KLA untuk benar-benar mewujudkan Polman sebagai kabupaten yang layak bagi anak,” tegasnya.
Meski demikian, proses pembenahan masih menghadapi sejumlah kendala, di antaranya keterlambatan pengiriman data dari beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) serta gangguan server aplikasi e-KLA ketika proses pengunggahan dokumen berlangsung.
Sebagai tindak lanjut, Bidang PPA bersama Tim Gugus Tugas KLA akan melakukan sinkronisasi data, melengkapi dokumentasi foto kegiatan, serta menyempurnakan bukti dukung setiap indikator yang menjadi catatan verifikator.
“Selanjutnya kami akan melakukan sinkronisasi data dan melengkapi bukti foto kegiatan untuk verifikasi pusat. Harapannya, Polman tidak hanya layak secara administrasi, tetapi benar-benar menjadi daerah yang aman dan nyaman bagi tumbuh kembang anak,” tambahnya.
Dengan selesainya tahapan PUVA, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar kini menunggu jadwal verifikasi akhir dari tim penilai pusat. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi penentu capaian kategori Kabupaten Layak Anak Polman Tahun 2026. (*rls)
Editor: Basribas
