Oleh: Aris Vogel, SH (Praktisi Hukum)
POLEWALI, Sulbarpos.com – Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 telah resmi dimulai. Seiring dengan semakin dekatnya masa kampanye, masyarakat tengah bersiap menghadapi salah satu gelaran politik terbesar dalam sejarah Indonesia. Pada tanggal 27 November 2024, sesuai dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2024, pemungutan suara akan dilaksanakan di lebih dari 500 daerah. Namun, tantangan yang menghadang Pilkada kali ini tak sekadar soal teknis pemilihan, melainkan juga menjaga integritas demokrasi yang menjadi landasan utama bangsa ini.
Jika kita menengok kembali pelaksanaan Pemilu Februari lalu, pelanggaran administrasi, etika, dan hukum sempat menghiasi jalannya pesta demokrasi.
Kecurangan dalam bentuk apa pun, baik secara administratif maupun pidana, bukan hanya mencederai demokrasi, tetapi juga menggerus kepercayaan publik.
Dalam konteks ini, sangatlah penting bagi penyelenggara pemilu, masyarakat, dan aparat penegak hukum untuk bersinergi demi mencegah terulangnya masalah serupa pada Pilkada 2024.
Pilkada bukan sekadar soal memilih pemimpin, namun juga mencerminkan kualitas demokrasi kita. Pelanggaran, apalagi manipulasi hasil, akan merusak esensi pemilu yang jujur dan adil.
Oleh karena itu, pengawasan ketat oleh Bawaslu dan kesiapan teknis oleh KPU menjadi krusial. Penegakan hukum yang tegas atas segala bentuk kecurangan harus menjadi prioritas agar Pilkada 2024 berjalan bersih dan kredibel.
Tantangan Sosial: Mengelola Aspirasi dalam Masyarakat yang Terpolarisasi
Selain menjaga integritas pemilu, tantangan lain yang tak kalah penting adalah mengatasi gesekan sosial di tengah masyarakat. Di beberapa daerah dengan suhu politik tinggi, perbedaan aspirasi kerap kali memicu ketegangan.
Peran tokoh masyarakat, aparat keamanan, dan penyelenggara Pilkada menjadi sangat vital dalam menjaga suasana tetap kondusif. Jangan sampai pesta demokrasi yang seharusnya menjadi ajang adu gagasan malah berubah menjadi konflik yang merusak kohesi sosial.
Pilkada 2024 menjadi ujian bagi kita semua—bagaimana dinamika politik dapat dikelola dengan matang tanpa mengorbankan stabilitas sosial.
Ketegasan aparat keamanan dan peran aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang damai harus berjalan beriringan demi memastikan proses Pilkada tidak memunculkan kerusuhan.
Aspirasi dan Harapan Publik: Lebih dari Sekadar Janji Kampanye
Masyarakat menginginkan pemimpin yang mampu membawa perubahan signifikan dalam hal kesejahteraan ekonomi, pelayanan publik, dan pemerintahan yang bersih.
Namun, di balik janji kampanye yang dilontarkan para kandidat, publik semakin kritis dan cerdas dalam menilai komitmen para calon. Rekam jejak, integritas, dan keterbukaan menjadi tolok ukur utama dalam menentukan pilihan.
Di era informasi seperti saat ini, masyarakat tidak lagi mudah terpukau oleh retorika belaka. Transparansi dan bukti konkret menjadi kunci utama dalam menarik simpati. Para calon yang hanya mengandalkan propaganda kosong tanpa realisasi nyata akan kesulitan merebut hati rakyat.
Strategi Kampanye: Kecerdasan Publik di Era Digital
Dalam beberapa bulan mendatang, kita akan menyaksikan berbagai strategi kampanye yang diterapkan oleh para kandidat.
Dari kampanye tradisional yang mengandalkan kedekatan emosional hingga kampanye digital yang memanfaatkan media sosial, setiap strategi akan diuji oleh kecerdasan publik yang semakin matang. Masyarakat tidak lagi mudah dipengaruhi oleh kampanye yang hanya menawarkan janji tanpa dasar yang jelas.
Tak jarang, kedekatan dengan pihak-pihak berpengaruh, termasuk di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), menjadi salah satu faktor yang dimanfaatkan oleh kandidat. Di sisi lain, kekuatan media sosial juga menjadi alat kampanye yang ampuh untuk menjaring dukungan.
Namun, masyarakat kini lebih kritis dalam menyaring informasi, menjadikan transparansi dan kejujuran sebagai kriteria utama dalam menentukan pilihan.
Membangun Masa Depan yang Lebih Baik
Pilkada bukan hanya soal memilih pemimpin, tetapi juga proses membangun masa depan bersama. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk mengawal setiap tahapan Pilkada dengan penuh tanggung jawab.
Masyarakat harus tetap waspada terhadap segala bentuk propaganda yang memecah belah dan menyaring informasi secara cerdas.
Pada akhirnya, keberhasilan Pilkada 2024 tidak hanya menjadi tanggung jawab para kandidat, tetapi juga kita semua sebagai bagian dari proses demokrasi. Pilkada yang berjalan jujur, adil, dan berintegritas akan menjadi cermin sejauh mana kita mampu mengelola dinamika politik dengan tetap memegang teguh nilai-nilai demokrasi yang kita junjung tinggi bersama.
(*Bsb)
Penulis: Basribas
