Data Kemiskinan Dinilai Bermasalah, DPRD Polman Minta Evaluasi Besar-Besaran

POLEWALI MANDAR, Sulbarpos.com – Persoalan akurasi data kemiskinan kembali menjadi sorotan serius DPRD Kabupaten Polewali Mandar. Banyaknya warga yang dinilai layak menerima bantuan sosial namun tidak tercatat dalam basis data penerima bantuan memicu desakan agar pemerintah desa segera melakukan pembenahan menyeluruh.

Sebagai langkah konkret, DPRD Polewali Mandar mendorong pembentukan forum rembuk desa di seluruh wilayah desa sebagai wadah verifikasi dan validasi data kemiskinan secara terbuka, partisipatif, dan berbasis kondisi riil masyarakat.

Ketua DPRD Polman, Fahri Fadly, menegaskan bahwa perbaikan data kemiskinan, khususnya data desil penerima bantuan sosial, tidak bisa dilakukan secara administratif semata. Menurutnya, evaluasi harus dimulai dari tingkat desa karena pemerintah desa merupakan pihak yang paling memahami kondisi sosial dan ekonomi warganya.

Ia mengungkapkan masih ditemukan masyarakat yang secara ekonomi masuk kategori miskin dan seharusnya tercatat dalam Desil I, namun justru tidak memperoleh bantuan sosial akibat persoalan pendataan.

“Masih ada warga yang sebenarnya berhak menerima bantuan tetapi tidak masuk dalam data penerima. Kondisi seperti ini harus segera dievaluasi agar bantuan yang disalurkan pemerintah benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” ujar Fahri, Selasa (2/6/2026).

Fahri menilai forum rembuk desa dapat menjadi instrumen penting untuk memperkuat kualitas data kemiskinan. Melalui forum tersebut, pemerintah desa dapat melibatkan tokoh masyarakat, aparat desa, pendamping sosial, hingga unsur masyarakat lainnya dalam proses pencocokan dan pembaruan data.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat secara langsung akan meminimalkan kesalahan pendataan sekaligus memastikan setiap warga yang memenuhi kriteria dapat terakomodasi dalam sistem pendataan pemerintah.

Senada dengan itu, Ketua Komisi IV DPRD Polman, Agus Pranoto, menilai persoalan kemiskinan di daerah tidak akan terselesaikan secara optimal apabila pemerintah masih menggunakan data yang tidak akurat dan belum diperbarui secara berkala.

Ia menyebut sebagian data yang menjadi rujukan program bantuan sosial saat ini masih memerlukan pembaruan sehingga berpotensi menimbulkan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan.

“Kami mendorong seluruh desa di Kabupaten Polewali Mandar segera membentuk forum rembuk desa untuk memperbaiki dan memutakhirkan data kemiskinan. Jika pendataan hanya dilakukan secara manual tanpa mekanisme yang terstruktur dan tanpa melibatkan masyarakat, maka persoalan ini akan terus berulang,” tegas Agus.

Politisi yang membidangi sektor kesejahteraan rakyat tersebut menambahkan bahwa forum rembuk desa dapat menjadi ruang bersama untuk melakukan verifikasi dan validasi data secara transparan. Dengan demikian, masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan dapat masuk dalam basis data resmi pemerintah dan memperoleh haknya secara tepat.

DPRD Polman berharap pemerintah daerah bersama pemerintah desa segera mengambil langkah nyata untuk memperbarui data kemiskinan sebagai fondasi utama dalam penyusunan berbagai program perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan.

Perbaikan data dinilai menjadi kebutuhan mendesak mengingat seluruh program bantuan pemerintah, mulai dari bantuan sosial, jaminan kesehatan, hingga berbagai intervensi pengentasan kemiskinan, sangat bergantung pada ketepatan basis data penerima manfaat.

Sebagai catatan, Ketua DPRD Polman Fahri Fadly menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh terhadap data desil penerima bantuan sosial di tingkat desa merupakan kunci untuk memastikan tidak ada lagi warga miskin yang terabaikan akibat kesalahan pendataan.

Dengan data yang valid, akurat, dan diperbarui secara berkala, program bantuan pemerintah diharapkan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu menekan angka kemiskinan di Kabupaten Polewali Mandar. (*rls)