Sulbarpos.com , Polewali Mandar — Pertemuan evaluasi pelaksanaan program kesehatan secara terintegritas yang harmoni dan transportasi kesehatan opd dan lintas sektoral diruang pola kantor bupati Kabupaten polewali mandar, Senin (27/6/2023) lalu.
Kegiatan Harmoni yang dilaksanakan sejak tanggal 26 s/d 27 juni melibatkan unsur kepala kelurahan dan desa yang ada dikabupaten polewali mandar serta beberapa opd, TNI, Polri dan organisasi masyarakat.
Sekertaris Dinas Kesehatan, Sri Triharni mengatakan, sebagai penanggung jawab perencanaan dan pengelola program capaian kinerja di Dinas Kesehatan melaksanakan Rapat evaluasi pelaksanaan program kesehatan Lintas sektoral yang terintegras.
“Kegiatan yang diselenggarakan sejak 26-27 bertujuan untuk koordinasi terkait permasalahan yang ada di kelurahan dan desa supaya dapat terselesaikan dengan baik sehingga kedepannyananti rencana program lintas sektor kami dapat berkolaborasi dan harmoni”, tutur Drg. Sri Triharni di Polewali, Senin (27/6/2023).
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar M. Suaib Nawawi mengatakan, Rapat evaluasi dilaksanakan untuk program kesehatan Lintas sektoral yang terintegrasi, yang menjadi peserta pada hari itu adalah TNI, Polri, BPJS kesehatan, camat, dari kelurahan/desa sekabupaten Polewali mandar, dan dihadiri juga oleh Kepala dinas PMD A.Sami Masdar.
“Tujuan diselenggarakannya Rapat evaluasi pelaksanaan program kesehatan Lintas sektoral yang terintegras, untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan Kesehatan.
Harapan dengan terselenggaranya Rapat evaluasi pelaksanaan program kesehatan Lintas sektoral yang terintegras ini semua pemangku kebijakan dipemerintahan kabupaten Polewali mandar, dapat semakin bersenergi dalam mewujudkan masyarakat Sehat di kababupaten Polewali Mandar dengan Jargon *POLMAN JAGO* “, ujar M.Suaib.
Adapun Hasil Rapat evaluasi pelaksanaan program kesehatan Lintas sektoral yang terintegras ada beberapa hal yang akan kami bahas ulang terkait mengenai SISRUT (Sistem Rujukan Terpadu) yang masih banyak dikeluhkan warga, yang disuarakan oleh beberapa desa dan kelurahan.
“Permasalahan SISRUT (Sistim Rujukan Terpadu) ini lebih kepada persoalan keterlambatan menjawab dari rumah sakit sehingga Pasien terlambat dirujuk, yang ketika pasien dari Puskesmas siap untuk dirujuk, terlebih dahulu ada jawaban dari rumah sakit yang akan menerima Rujukan tersebut”, tambahnya.
“Persoalan kedua mengenai Penerbitan Jaminan kesehatan atau BPJS yang tidak bisa terbit, ketika hari libur sebab tidak ada yang mengimput sehingga Jaminan kesehatan pasiyen tidak dapat terjamin”, tutup M.Suaib Nawawi.
(Sulbarpos/Basribas)
KPPMT Desa Tonyaman Adakan Gema Ramadan 1444 Hijriah Di Masjid Nurul Huda
Pengelolaan Anggaran BUMDES Klambir Lima Dinilai Tidak Transparan
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Agus butar-butar Debora Gugat KPU Soal Sengketa Proses di Bawaslu
