Dinsos Polman Dampingi Aktivasi IKD di Wonomulyo, Perkuat Digitalisasi Data Bantuan Sosial

Aktivasi IKD digelar Disdukcapil Kab. Polman dengan melibatkan, Dinas Sosial Polman, pendamping PKH, TKSK, penerima bantuan PKH, penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), kader Posyandu, hingga pihak Kecamatan Wonomulyo. (Poto : Humas Dinsos)
Shared Berita

POLEWALI MANDAR, Sulbarpos.com – Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar terus memperkuat upaya digitalisasi bantuan sosial melalui pendampingan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi masyarakat penerima bantuan sosial di Kecamatan Wonomulyo.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Wonomulyo itu dilaksanakan selama dua hari, mulai 20 hingga 21 Mei 2026, sebagai bagian dari langkah pemerintah dalam mewujudkan sistem penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

Aktivasi IKD tersebut digelar oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Polewali Mandar dengan melibatkan berbagai unsur terkait, termasuk Dinas Sosial Polman, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), penerima bantuan PKH, penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), kader Posyandu, hingga pihak Kecamatan Wonomulyo.

IKD merupakan sistem identitas kependudukan berbasis digital yang kini menjadi bagian penting dalam pelayanan bantuan sosial. Melalui sistem tersebut, pemerintah dapat memastikan validitas data penerima bantuan sehingga penyaluran bansos dapat dilakukan secara lebih efektif dan tepat kepada masyarakat yang benar-benar berhak menerima.

Plt. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinas Sosial Polman, Syafruddin, SE, mengatakan kegiatan itu merupakan tindak lanjut arahan Plt. Kepala Dinas Sosial Polman, Andi Hizbullah Mastar, SKM., M.Kes., dalam mendukung percepatan digitalisasi layanan sosial.

“Aktivasi IKD dalam piloting digitalisasi bansos ke depan akan sangat diperlukan untuk mendapatkan data yang akurat dalam penentuan penerima bantuan sosial sehingga bantuan dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar layak menerima,” ujar Syafruddin.

Ia menambahkan, digitalisasi data penerima bantuan sosial juga diharapkan mampu meminimalisasi potensi data ganda maupun kesalahan sasaran penerima bantuan yang selama ini menjadi tantangan dalam penyaluran bansos.

Baca Juga  Digerebek di Wonomulyo, Pemuda 34 Tahun Dibekuk Polisi Terkait Dugaan Sabu

Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan komitmennya dalam mendukung transformasi digital pelayanan publik, khususnya di bidang kesejahteraan sosial, agar penyaluran bantuan semakin efektif, tepat sasaran, dan mudah diakses masyarakat. (*rls

Editor: Basribas

Iklan