MAKASSAR, Sulbarpos.com – Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar, Kartini T, menghadiri kunjungan kerja Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Polewali Mandar di Hotel M-Regency, Makassar pada Minggu 8 November 2026.
Kegiatan tersebut membahas dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis yang berkaitan dengan peningkatan kualitas perumahan dan pengembangan kawasan permukiman di Kabupaten Polewali Mandar.
Kunjungan kerja yang dilaksanakan bersama Lembaga Pelayanan Hukum dan Manajemen Penganggaran Daerah (LPH-MPD) tersebut menjadi bagian dari upaya pendalaman substansi dan penyempurnaan materi regulasi sebelum kedua Ranperda ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Adapun dua Ranperda yang menjadi fokus pembahasan meliputi Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, serta Ranperda tentang Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Polewali Mandar.
Kehadiran Kepala Kantor Pertanahan Polman dalam forum tersebut mencerminkan pentingnya keterlibatan sektor pertanahan dalam proses pembentukan regulasi daerah, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah, penataan ruang, dan pengembangan kawasan permukiman.
Aspek pertanahan memiliki posisi strategis dalam memastikan pembangunan perumahan berjalan sesuai ketentuan tata ruang, memiliki kepastian hukum atas penguasaan dan pemanfaatan tanah, serta memperhatikan aspek legalitas aset dan perlindungan hak masyarakat.
Dalam konteks tersebut, Kartini T menegaskan bahwa sinergi antarlembaga diperlukan agar regulasi yang disusun tidak hanya memberikan landasan hukum, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan persoalan permukiman di daerah.
“Penyusunan regulasi di bidang perumahan dan kawasan permukiman perlu memperhatikan aspek kepastian hukum pertanahan serta kesesuaian pemanfaatan ruang. Dengan demikian, pembangunan dapat berlangsung secara tertib, terarah, dan berkelanjutan,” demikian substansi penting dari keterlibatan Kantor Pertanahan dalam pembahasan tersebut.
Melalui koordinasi dan pembahasan lintas sektor ini, kedua Ranperda diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang komprehensif, implementatif, serta memiliki landasan hukum yang kuat.
Keberadaan regulasi tersebut nantinya diharapkan mampu memperkuat upaya pemerintah daerah dalam mencegah tumbuhnya kawasan kumuh, meningkatkan kualitas hunian masyarakat, sekaligus mendorong pembangunan kawasan permukiman yang layak, sehat, dan berkelanjutan di Kabupaten Polewali Mandar. (*rls)
Editor: Basribas
