Sulbarpos.com, Mamuju – Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat kerja bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna membahas rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulbar 2025–2030.
Rapat yang berlangsung pada Rabu, 11 Juni 2025, dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I, Syamsul Samad.
Sejumlah OPD hadir dalam forum ini, di antaranya Biro Umum dan Perlengkapan, Biro Hukum, Biro Organisasi dan Tata Laksana, Biro Pemerintahan dan Kesra, Dinas Kominfo, Badan Statistik dan Persandian, Badan Kepegawaian Daerah, serta Satpol-PP dan Damkar.
Rapat tersebut difokuskan pada pendalaman isi dokumen RPJMD yang memuat arah pembangunan lima tahun ke depan, termasuk program prioritas, strategi pelaksanaan, serta indikator kinerja utama yang telah dirancang oleh tim penyusun.
Dalam pembahasannya, Komisi I menegaskan pentingnya menjaga kesinambungan antara dokumen RPJMD dengan visi-misi kepala daerah, serta memastikan sinkronisasi dengan RPJPD, rencana strategis masing-masing OPD, hingga kebijakan nasional.
“Dokumen RPJMD harus menjadi pedoman yang jelas, konsisten, dan realistis. Tidak boleh ada yang bertentangan antara visi gubernur dengan strategi implementasi di lapangan,” ujar Syamsul.
Komisi I juga memberikan sejumlah masukan penting, mulai dari penguatan indikator kinerja, peningkatan efektivitas layanan publik, hingga dorongan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan agar lebih responsif dan efisien.
Rapat ini menjadi bagian dari komitmen DPRD dalam memastikan proses perencanaan pembangunan daerah berjalan partisipatif, akuntabel, dan terbuka.
Komisi I juga menegaskan perannya dalam mengawal setiap tahapan penyusunan RPJMD agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Sulbar secara menyeluruh.
(Adv)
