Sulbarpos.com, Mamuju – Wagub Sulbar Terima Aspirasi Honorer K2: Prioritaskan yang Sudah Mengabdi Puluhan Tahun.
Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Mayjen (Purn) Salim S Mengga, menerima kunjungan dari Aliansi Honorer Nasional (AHN) Kategori Dua (K2) Sulbar dalam audiensi yang berlangsung di ruang kerjanya, Selasa, (20/5/2025).
Pertemuan ini turut dihadiri Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Provinsi, Herdin Ismail.
Dalam pertemuan tersebut, AHN K2 memaparkan kondisi mereka yang telah mengabdi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat selama kurang lebih dua dekade, namun hingga kini belum mendapat kejelasan status kepegawaiannya.
“Penataan personel memang menjadi pekerjaan rumah yang harus kita benahi. Mereka yang telah mengabdi selama 20 tahun tentu perlu mendapat perhatian serius,” ujar Wagub Salim.
Sebagai bentuk komitmen, dirinya langsung menginstruksikan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk menjalin komunikasi intensif dengan Kementerian PAN-RB dan BKN terkait mekanisme pengangkatan para tenaga honorer K2.
“Saya minta yang berwenang menyusun komposisi pegawai, agar memprioritaskan penyelesaian K2 lebih dulu. Jangan rekrut yang baru sebelum K2 ini tuntas,” tegasnya.
Wagub juga menyoroti persoalan keterbatasan anggaran yang menjadi kendala dalam menampung seluruh tenaga non-ASN yang jumlahnya mencapai 5.000 orang, termasuk lebih dari 500 orang dari kategori K2.
Dengan pendapatan daerah yang hanya berkisar ratusan miliar rupiah, langkah strategis dan selektif menjadi penting.
“Kita sesuaikan dengan kondisi keuangan. Yang sudah lama mengabdi diselesaikan lebih dulu. Kalau nanti ada yang pensiun atau pindah, baru bisa ada rekrutmen baru,” tambahnya.
Ia juga memperingatkan agar tidak ada praktik “titipan” dalam proses pengangkatan ASN. Menurutnya, kebijakan yang tidak adil hanya akan memperpanjang masalah dan mencederai rasa keadilan.
“Kita harus hentikan budaya titip-menitip. Ini menyangkut masa depan banyak orang yang telah bekerja dengan setia. Adil itu bukan memberi pada yang dekat, tapi pada yang paling layak,” katanya.
Ke depan, ia menekankan perlunya perbaikan menyeluruh dalam sistem pengelolaan ASN dan non-ASN agar tidak terjadi penumpukan dan kekacauan dalam manajemen kepegawaian.
“Yang penting stok lama dibereskan dulu. Kecuali untuk kebutuhan khusus, itu pun harus terencana dan dilaporkan secara resmi. Tidak bisa lagi OPD jalan sendiri-sendiri,” tegasnya.
Senada dengan Wagub, Plh Sekprov Herdin Ismail meminta BKD menyajikan data tenaga honorer secara akurat dan transparan.
“Besok data honorer harus sudah ada, dan pastikan tidak ada nama titipan. Wagub ingin semua proses berjalan sesuai aturan,” kata Herdin.
Sementara itu, Ketua AHN Sulbar, Fadli, menyampaikan apresiasi atas respon positif dari Wagub. Ia berharap perhatian serius ini menjadi langkah awal yang nyata dalam perjuangan para honorer K2.
“Pak Wagub sangat responsif. Beliau ingin agar kami yang sudah lama mengabdi bisa diakomodir dalam pengangkatan ASN. Kami juga berharap BKD bekerja maksimal mewujudkan afirmasi tersebut,” tutup Fadli.
(Adv)
