Sulbar Jadi Provinsi Pertama Cairkan Gaji dan TPP ke-13, SDK-JSM Tuai Apresiasi
Sulbarpos.com, MAMUJU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kembali mencatat capaian penting dalam tata kelola keuangan daerah.
Di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga, Sulbar menjadi provinsi pertama di Indonesia yang mencairkan gaji ke-13, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bulan Mei, serta TPP ke-13 secara bersamaan.
Pencairan ini mulai dilakukan sejak Selasa, 3 Juni 2025, dan langsung disambut positif oleh ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemprov Sulbar.
Langkah cepat ini menunjukkan komitmen pasangan SDK-JSM dalam memastikan kesejahteraan ASN tetap menjadi prioritas, sekaligus menjadi simbol keseriusan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang profesional dan responsif.
“Ini adalah bentuk apresiasi kami terhadap pengabdian para ASN yang terus bekerja melayani masyarakat Sulbar. Kami ingin menunjukkan bahwa Sulbar bisa menjadi contoh dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujar Gubernur Suhardi Duka dalam rapat koordinasi bersama OPD.
Kebijakan ini juga menjadi bentuk dukungan konkret bagi para ASN menjelang tahun ajaran baru, di mana beban pengeluaran keluarga biasanya meningkat. Selain itu, efek ganda dari kebijakan ini juga diharapkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat di daerah.
Sementara itu, Kepala BPKPD Sulbar, Masriadi Nadi Atjo, memastikan bahwa proses pencairan dilakukan sesuai aturan yang berlaku dan tanpa hambatan.
“Seluruh mekanisme sudah dipersiapkan sejak jauh hari. Kita pastikan semua hak ASN tersalurkan dengan tertib dan transparan,” jelasnya.
Di tengah banyaknya daerah yang masih berproses menunggu pencairan gaji ke-13 dan TPP dari pemerintah pusat, Sulbar justru melesat lebih cepat.
Capaian ini pun disebut sebagai wujud nyata dari sistem birokrasi yang mulai bergerak adaptif dan berpihak kepada kepentingan aparatur serta masyarakat luas.
Melalui kebijakan ini, Pemprov Sulbar menegaskan komitmennya menghadirkan pemerintahan yang progresif, akuntabel, dan humanis, serta menempatkan pelayanan publik dan kesejahteraan ASN sebagai poros utama pembangunan daerah.
(Adv)
