Sulbarpos.com, Mamasa – Menjelang Pilkada Mamasa yang akan digelar pada 27 Juli 2024, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Mamasa telah merancang dua sesi debat publik untuk para calon bupati dan wakil bupati.
Debat ini bertujuan agar masyarakat dapat menilai sejauh mana pemahaman para kandidat terhadap visi misi mereka dalam membangun Mamasa yang lebih baik.
Debat pertama, yang dijadwalkan pada 4 November 2024, mengusung tema “Pemajuan Ekonomi Kabupaten Mamasa Berbasis Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Lingkungan Hidup.” Sedangkan debat kedua, akan mengangkat tema “Sinergitas Pembangunan Daerah dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Pelayanan Publik.” Kedua tema ini difokuskan pada pembangunan ekonomi dan layanan publik sebagai prioritas utama Mamasa.
Namun, keputusan KPUD Mamasa menuai kritik dari kalangan masyarakat adat.
Salah satu pengurus Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) PUS Kondosapata, Taufik Rama Wijaya, mengungkapkan kekecewaannya atas absennya kebudayaan dan adat istiadat dalam tema debat kandidat.
“Kebudayaan dan adat istiadat seharusnya menjadi salah satu tema utama. Mamasa adalah wilayah yang kental dengan adat dan budaya, yang diatur oleh tradisi ‘Kabiasaan’ dalam setiap sendi kehidupan masyarakatnya,” ujar Taufik. Minggu, (3/11/2024).
Ia menambahkan, Mamasa adalah rumah bagi masyarakat adat yang diakui melalui Perda Kabupaten Mamasa No. 10 Tahun 2021 tentang Masyarakat Adat.
Oleh karena itu, AMAN berharap KPUD Mamasa segera merevisi tema debat kedua dengan menambahkan isu kebudayaan dan adat istiadat sebagai bagian integral dari pembangunan daerah.
“Tanpa kebudayaan dan adat, tema debat ini tidak mencerminkan visi jangka panjang Mamasa, terutama untuk 5 tahun ke depan. Kami menuntut agar KPUD Mamasa segera melakukan perubahan agar kebudayaan dan adat istiadat turut menjadi bahan diskusi dalam Pilkada 2024,” tegas Taufik.
Kritik ini mencerminkan harapan besar masyarakat adat Mamasa agar Pilkada 2024 mampu menghadirkan pemimpin yang tidak hanya fokus pada ekonomi dan layanan publik, tetapi juga menjunjung tinggi budaya lokal yang telah mengakar kuat di Mamasa.
Dengan adanya tuntutan revisi tema debat ini, diharapkan KPUD Mamasa mempertimbangkan masukan masyarakat adat demi menghadirkan Pilkada yang lebih inklusif dan mewakili seluruh aspek kehidupan masyarakat Mamasa.
(*/Arb)
