PMII Desak Transparansi Pemerintah Polman, DPRD Siap Kawal Evaluasi Data Kemiskinan dan Pelayanan Publik

POLEWALI MANDAR, Sulbarpos.com – Semangat mengawal jalannya pemerintahan demi terwujudnya tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada rakyat kembali ditunjukkan kalangan mahasiswa. Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Polewali Mandar menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Polewali Mandar, Selasa (2/6/2026).

Aksi tersebut menjadi wadah penyampaian aspirasi sekaligus bentuk partisipasi aktif mahasiswa dalam mengawasi jalannya pemerintahan daerah. PMII menilai keterbukaan informasi publik dan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang mendapat kepercayaan rakyat.

Ketua PMII Polewali Mandar, Nurjihad, menegaskan bahwa kehadiran mahasiswa dalam aksi tersebut bukan semata menyampaikan kritik, melainkan menjalankan tanggung jawab moral sebagai bagian dari elemen masyarakat yang berkewajiban mengawal kebijakan publik.

“Kami hadir untuk menyampaikan keresahan masyarakat serta menuntut kejelasan dan tanggung jawab dari Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar,” tegas Nurjihad saat menyampaikan orasi.

Dalam aksi tersebut, PMII mengangkat empat isu strategis yang dinilai membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah.

Isu pertama berkaitan dengan realisasi visi dan misi Bupati Polewali Mandar. PMII meminta pemerintah memaparkan secara terbuka capaian program, target yang telah direalisasikan, serta progres pelaksanaan janji politik yang pernah disampaikan kepada masyarakat.

Menurut PMII, visi dan misi kepala daerah tidak boleh berhenti sebagai dokumen politik semata, tetapi harus diwujudkan melalui program nyata yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Selain itu, mahasiswa juga mempertanyakan keberadaan dan pengelolaan alat berat ekskavator milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Polewali Mandar. Mereka meminta pemerintah memberikan penjelasan terkait status aset, pemanfaatan, hingga mekanisme pengelolaannya.

PMII menilai transparansi pengelolaan aset daerah penting dilakukan guna memastikan seluruh fasilitas yang dimiliki pemerintah benar-benar digunakan untuk mendukung pelayanan masyarakat, khususnya dalam penanganan kebencanaan dan kondisi darurat.

Sorotan berikutnya tertuju pada transparansi data desil kemiskinan yang menjadi dasar penetapan penerima bantuan sosial. PMII meminta pemerintah membuka mekanisme pendataan, indikator penilaian, serta dasar penetapan kategori penerima bantuan agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

Menurut mereka, ketidakjelasan data berpotensi memunculkan ketimpangan dalam penyaluran bantuan sosial. Kondisi tersebut dikhawatirkan menyebabkan masyarakat yang layak menerima bantuan justru tidak terakomodasi akibat persoalan administrasi dan pendataan.

Di sektor pelayanan publik, PMII juga mendesak pemerintah daerah meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan, terutama di wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses layanan kesehatan.

“Kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang harus dijamin melalui ketersediaan sarana, prasarana, tenaga kesehatan, serta pelayanan yang berkualitas,” ujar Nurjihad.

PMII menegaskan bahwa aksi yang dilakukan merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan. Organisasi tersebut menilai pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang terbuka terhadap kritik, bersedia dievaluasi, serta mampu menghadirkan solusi nyata bagi kebutuhan masyarakat.

Menanggapi aspirasi mahasiswa, Ketua DPRD Polewali Mandar, Fahry Fadly, menyatakan seluruh tuntutan yang disampaikan PMII akan menjadi perhatian DPRD bersama pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Fahry, persoalan data kemiskinan dan penyaluran bantuan sosial memang perlu mendapat perhatian serius agar bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran.

“Kami sudah merekomendasikan melalui Panitia Khusus LKPJ agar data kemiskinan terus dievaluasi dan diperbarui. Masih ada masyarakat yang membutuhkan bantuan namun belum masuk kategori penerima karena persoalan pendataan. Ini harus menjadi perhatian pemerintah desa dan instansi terkait,” jelasnya.

Fahry menegaskan keterbukaan data desil kemiskinan sangat penting untuk menghindari polemik di tengah masyarakat. Ia berharap proses pendataan dilakukan secara objektif dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Selain itu, DPRD juga mendukung pelaksanaan seleksi terbuka jabatan Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Menurutnya, proses tersebut harus menghasilkan pejabat yang memiliki kompetensi, integritas, dan kemampuan menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah.

“Kami berharap hasil seleksi terbuka ini benar-benar melahirkan pejabat yang mampu bekerja secara profesional dan memahami kebutuhan masyarakat,” katanya.

Terkait pengelolaan aset daerah, termasuk alat berat milik BPBD, DPRD memastikan akan menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal agar seluruh aset pemerintah dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.

Sementara itu, mengenai peningkatan fasilitas kesehatan di wilayah yang masih memiliki keterbatasan sarana dan prasarana, DPRD menilai tuntutan tersebut sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Lembaga legislatif itu berkomitmen mendorong pemerintah daerah agar pelayanan kesehatan semakin merata dan mudah diakses oleh seluruh warga.

“Kami mengapresiasi kepedulian adik-adik PMII yang menyampaikan aspirasi secara konstruktif. DPRD terbuka terhadap kritik dan masukan demi perbaikan tata kelola pemerintahan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” tutup Fahry.

Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Melalui penyampaian aspirasi tersebut, PMII berharap pemerintah daerah tidak hanya membuka ruang dialog dengan masyarakat, tetapi juga menindaklanjuti berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik.

Mahasiswa menegaskan komitmennya untuk terus mengawal jalannya pemerintahan sebagai bagian dari upaya mendorong terwujudnya pembangunan daerah yang transparan, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. (*Mull)