Jembatan Amruk di Tapango, Akses Warga Lumpuh! DPRD Semprot Keras: Tiga Tahun Diusulkan, Tak Pernah Jadi Prioritas

POLEWALI MANDAR, Sulbarpos.com — Kondisi infrastruktur pedesaan kembali memantik perhatian. Jembatan Pussepang yang berada di Dusun III Pussepang, Desa Jambumalea, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, dilaporkan ambruk pada Senin (4/5/2026) sekitar pukul 09.00 WITA. Hingga kini, jembatan yang menjadi akses vital warga lintas desa itu belum juga tersentuh perbaikan.

Ambruknya jembatan diduga dipicu derasnya arus Sungai Mandar setelah wilayah Kecamatan Tapango diguyur hujan dengan intensitas tinggi sehari sebelumnya. Runtuhnya struktur jembatan tersebut langsung memutus jalur penghubung antarwilayah, termasuk akses menuju Kecamatan Mapilli.

Jembatan ini bukan sekadar penghubung biasa. Bagi warga, keberadaannya menjadi urat nadi mobilitas yang menopang aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga layanan kesehatan. Terputusnya akses membuat aktivitas masyarakat terganggu signifikan.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar, H. Amiruddin, Bersama Hj. Lisda turun langsung meninjau lokasi kejadian didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum. Di hadapan kondisi jembatan yang kian memprihatinkan, ia melontarkan kritik tajam terhadap lambannya respons pemerintah daerah.

“Ini bukan sekadar jembatan rusak. Ini akses hidup masyarakat. Aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga layanan kesehatan warga terganggu. Tidak bisa terus dibiarkan seperti ini,” tegas Amiruddin di lokasi.

Ia mengungkapkan, usulan perbaikan jembatan tersebut sebenarnya telah berulang kali diajukan melalui pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD maupun Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kecamatan selama tiga tahun terakhir. Namun hingga kini, usulan tersebut belum juga masuk dalam skala prioritas pembangunan.

“Sudah tiga tahun berturut-turut diusulkan, baik lewat pokir maupun Musrenbang. Tapi tidak pernah menjadi program prioritas. Ini yang harus kita evaluasi bersama,” ujarnya.

Jembatan Pussepang memiliki peran strategis tidak hanya bagi warga Desa Jambumalea, tetapi juga bagi masyarakat di sejumlah desa lain di Kecamatan Tapango hingga wilayah Mapilli. Kawasan tersebut bahkan menghubungkan pemilihan anggota DPRD Polewali Mandar, Hj. Muhasbih, yang turut memberi perhatian terhadap persoalan ini.

Sorotan ini menjadi peringatan keras bagi pemerintah daerah agar lebih responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat di lapangan. Amiruddin menegaskan, pembangunan tidak boleh terpusat di wilayah perkotaan semata, sementara akses dasar di desa-desa terabaikan.

“Kita ingin pembangunan yang adil dan merata. Infrastruktur seperti ini harus menjadi prioritas, karena menyangkut keselamatan dan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.

Kunjungan tersebut diharapkan menjadi titik awal percepatan penanganan jembatan amblas. Warga pun menaruh harapan besar agar pemerintah segera mengambil langkah konkret sebelum dampak yang ditimbulkan semakin meluas.

Di tengah tuntutan pemerataan pembangunan, kasus Jambumalea menjadi cermin nyata bahwa suara dari wilayah pinggiran masih perlu diperjuangkan lebih keras—dan kini, sorotan itu mulai menemukan momentumnya. (*Mull)